Aekadius Harapkan Bea siswa Rajawali Di Cairkan

JURNALIST SUMBAR| PADANG-Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat meminta meminta agar dana hibah untuk beasiswa PT Rajawali sebesar Rp80 miliar yang dikhususkan untuk pengembangan pendidikan yang telah mengendap hampir delapan tahun untuk dicairkan.Pemerintah provinsi itu agar membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah(UPTD) khusus untuk mengelola dana hibah beasiswa PT Rajawali.
“kita ingin dana ini dapat dicairkan untuk pendidikan Sumatera Barat”, Ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius saat hearing di Padang, Rabu,(10/1/2018).

Menurutnya, Dana tersebut diberikan dalam bentuk hibah sebesar 1.000 dolar Amerika setiap tahun ke Sumbar dalam jangka lima tahun. Total dana yang diterima adalah sebesar 5.000 dolar Amerika.
Setalah dana terkumpul penuh pada tahun2009, pemerintah langsung membuat perda nomor 4 tahun 2009 tentang pembentukan Yayasan Beasiswa Minangkabau untuk mengelola dana ini.
Seiring waktu berjalan pemerintah berencana mencabut perda itu karena apabila yayasan yang mengelola dana tersebut tidak akan terikat dengan pemerintah dan melanggar aturan perundang-undangan yang ada saat itu.
“Sehingga kita lakukan paripurna untuk pencabutan perda itu pada tahun 2014, namun hingga saat ini masih diskor karena belum ada lembaga atau sistem yang akan mengelola dana tersebut. Maka kami sarankan dana itu saat ini dikelola oleh UPTD setelah berkonsultasi dengan LPDP dan Kemendagri,” kata
Ia mengatakan dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan gubernur tentang pembentukan UPTD untuk pengelola dana itu dan pergub tentang sistem pengelolaannya yakni melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pembentukan itu harus dilengkapi dengan tiga syarat yaitu penggunaan dana tersebut harus untuk pendidikan bidang non fisik, kedua dana tersebut harus bersifat abadi sehingga beasiswa yang dialurkan adalah dana hasil keuntungan dan terakhir, pemberian beasiswa itu harus diawasi oleh pemerintah daerah.
“Kami memberikan target hingga akhir Februari 2018 agar UPTD ini terbentuk dan dana ini dapat segera dicairkan untuk masyarakat Sumbar,” katanya
Sementara Asisten III Pemprov Sumbar Nasir Achmad mengatakan pihaknya telah bersepakat bersama DPRD Sumbar untuk mencairkan dana beasiswa PT Rajawali yang telah mengendap lama karena karena terbentur regulasi, namun pihaknya telah menemui titik terang dengan pembentukan UPTD sesuai Permendagri nomor 12 tahun 2017.
Secara kelembagaan UPTD akan memenuhi aturan karena pembentukanya harus ada rekomendasi dari Kemendagri dan lembaga ini akan memiliki legalitas. Selanjutnya dana ini bukan dana APBD, Kemendagri menyarankan sitem pengelolaannya melalui  pola BLUD sehingga harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Kita telah menyiapkan tim untuk melakukan percepatan pembentukan UPTD yang berada di bawah Badan Keuangan Daerah yang melibatkan Dinas Pendidikan, Biro Organisasi dan Biro Hukum,” katanya
Dirinya belum berani menargetkan kapan beasiswa ini dapat disalurkan kepada masyarakat namun pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membentuk UPTD ini serta membuat teknis penggunaan dana tersebut.
“Kita berupaya sesegera mungkin dapat membentuk UPTD agar dana yang telah lama mengendap ini dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan Sumbar”, Ujarnya 

#rel
Diberdayakan oleh Blogger.
PT. Piliang Intermaya Media Mengucapkan: Selamat datang di Website Jurnalistsumbar.com, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Falsanar Arsul Piliang